Nilai yang dianut oleh Nahdlatul Ulama dan nilai yang terkandung dalam Pancasila sama-sama mengedepankan pluralisme. Namun, tingkat intoleransi di Indonesia masih tinggi. Bagaimana hal ini dapat terjadi?

Terdapat satu jenis kuasa bernama symbolic power, yakni kuasa untuk memproduksi dan mentransmisikan simbol dan informasi. Salah satu entitas yang memiliki kuasa jenis ini adalah media berita daring. Melalui kuasa tersebut, media berita daring dapat membentuk opini dengan cara penyampaian pesan secara terus-menerus. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik media berita daring yang mengedepankan kecepatan. Penelitian ini berusaha melihat pengaruh media berita daring terhadap penerimaan kebijakan oleh masyarakat. Kebijakan yang dijadikan objek penelitian ini adalah revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, dan kenaikan harga BBM tahun 2022. Metode yang digunakan adalah metode big data dengan sentiment analysis dan corpus-assisted discourse studies (CADS). Sentimen analysis digunakan untuk melihat sentimen dalam data, sedangkan CADS digunakan untuk melihat wacana yang ada dalam data. Sumber data berasal dari Twitter dan artikel berita dari tiga kanal, yakni Detik.com, Kompas.com, dan CNNIndonesia.com. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada kesamaan sentimen artikel berita daring dengan sentimen masyarakat yang sama-sama negatif. Namun, tidak terdapat kesamaan wacana antara yang dibawakan oleh media berita daring dengan wacana yang beredar di masyarakat. Selain itu, pembentukan sentimen oleh media berita daring dapat membentuk aksi kolektif, yakni berupa penggemaan sentimen negatif oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tingginya engagement tweet bersentimen negatif. Artinya, media berita daring dapat memengaruhi penerimaan kebijakan oleh masyarakat dengan cara memengaruhi sentimen masyarakat.

Menurut laporan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), angka kasus kekerasan seksual terus meningkat setiap tahunnya. Data kasus kekerasan seksual yang terus meningkat mendorong perlunya payung hukum yang dapat melindungi korban. Oleh sebab itu, Komnas Perempuan melalui usulannya mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mendapatkan mandat dari rakyat untuk mewakili suara mereka justru seolah tutup telinga akan masukan dan kritikan rakyat. Banyaknya kasus yang terus mencuat tidak lantas membuat DPR segera mengesahkan RUU PKS sehingga menimbulkan berbagai persepsi negatif dari masyarakat terhadap kinerja DPR. Oleh karena itu, kajian dalam artikel inii berusaha melihat sentimen masyarakat terhadap kinerja DPR dalam proses perumusan RUU PKS menggunakan metode big data. Data yang digunakan diambil dari media sosial Twitter. Kemudian, data diolah menggunakan text network analysis dan sentiment analysis untuk melihat persepsi dan sentimen masyarakat terhadap kinerja DPR atas tertundanya RUU PKS. Dari hasil persepsi dan sentimen masyarakat tersebut, lalu kami berusaha menganalisis model representasi yang dilakukan oleh DPR dalam konteks perumusan RUU PKS. Hasil sentiment analysis menunjukkan bahwa sentimen negatif mendominasi respons masyarakat atas tertundanya pengesahan RUU PKS. Pada analisis dengan menggunakan model representasi, diketahui DPR RI memiliki gaya/model perwakilan trustee dilihat dari adanya jurang yang lebar di antara tuntutan rakyat dengan kebijakan yang dihasilkan oleh DPR.

Pengukuran lahan di Desa Wadas diberitakan oleh berbagai media, tak terkecuali Okezone. Media ini memberitakan bahwa pengukuran lahan tersebut berjalan kondusif. Namun, pemberitaan Okezone tidak lepas dari praktik sosial yang mengelilinginya.

Membahas mengenai kematian, maka tak terlepas dari pembahasan mengenai ritual kematian. Ritual kematian dapat menggambarkan bagaimana hubungan antara orang yang masih hidup dengan yang sudah mati, mulai dari bagaimana memperlakukan mayat sampai bagaimana posisi orang mati dalam struktur masyarakat. Berkaitannya ritual kematian dengan masyarakat menyebabkan ritual kematian ikut berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, kita dapat melacak sejarah ritual kematian dari sejarah perkembangan peradaban manusia.

Perempuan seharusnya menerima haknya dan bisa menentukan keputusannya sendiri. Namun, di belahan bumi yang lain, hal itu tidak terjadi.

Terdapat perdebatan mengenai media massa, yakni terkait apakah ia bekerja demi kebaikan masyarakat atau demi keinginan masyarakat. Perdebatan ini kental terasa saat kita menonton tayangan infotainment. Infotainment merupakan gabungan berita, promosi, dan hiburan. Dengan adanya infotainment, sebuah berita disajikan dengan kemasan yang menarik sehingga menjadi terkesan menghibur dan bombastis. Tujuan pengemasan berita dengan infotainment yakni untuk menghibur konsumen. Dampaknya, berita yang diber

AMDK dipandang sebagai solusi terbaik penyaluran air minum. Di sisi lain, AMDK justru menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan mengakses air bersih. Bagaimana hal ini dapat terjadi?

WHO menyatakan bahwa dunia dalam kondisi darurat menghadapi infodemi. Di tengah ramai upaya melindungi diri dari bahaya virus, masyarakat juga berusaha melindungi diri dari disinformasi yang terus beredar. Namun, tak sedikit orang yang termakan berita simpang siur harus menanggung dampak bagi diri dan lingkungannya.

Banyak data penelitian yang membuktikan bumi menghangat. Sejarah singkat kepercayaan masyarakat terhadap perubahan iklim diikuti oleh usaha mengaburkan juga. Industri memiliki cukup alasan dan uang untuk melakukan hal ini.